Kalteng Tolak FPI

PALANGKA RAYA - Warga masyarakat Kalteng tampaknya belum siap menerima kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Bumi Tambun Bungai. Penolakan terhadap organisasi massa yang direncanakan bakal dilantik dalam waktu dekat itu dimotori oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng. Aksi penolakan dilakukan sedikitnya 500 massa MAD. Mereka berkumpul sejak pukul 13.00 di halaman Betang Kompleks Kantor Gubernur Jalan RTA Milono Palangka Raya. Meski aksi berjalan dengan tertib, namun berkali-kali terdengar seruan bernada penuh semangat olololololo berkumandang bersahut-sahutan. Acara spontanitas itu akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua DAD Provinsi Kalteng Sabran Achmad dan Wakil Sekretaris Rusini Anggen itu. Mereka menolak tegas keberadaan organisasi dan pengurus FPI di Bumi Tambun Bungai Kalteng. "Penolakan terhadap FPI ini bukan karena sentimen agama, karena di DAD kita ada yang beragama Kristen, Katolik, Kaharingan dan Islam. Tapi karena kami mempertimbangkan organisasi itu identik dengan kekerasan dan anarkis, seperti yang selama ini diberitakan di berbagai media massa," kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Dayak Indonesia Yansen A Binti, usai pernyataan sikap dan deklarasi, Jumat (10/2). Ia menyebut, bukan hanya perwakilan DAD dari 14 kabupaten/kota yang menolak kehadiran organisasi yang sedianya mau mengukuhkan ke pengurusan FPI Kalteng pada Minggu (12/2) ini. Tetapi paguyuban masyarakat lain seperti Jawa, Batak, Manado, Banjar, dan Cina pun menyatakan penolakannya. "Kita sudah bertemu dengan perwakilan paguyuban suku-suku yang lain, dan mereka pun menyatakan penolakannya," tegas Yansen. Dikatakannya, aksi FPI yang terekam media massa selama ini tidak sesuai dengan filosofi Huma Betang di Kalteng yang menjunjung tinggi perdamaian dan anti kekerasan, serta hidup dengan toleransi tinggi antar umat beragama. Sementara FPI kerap menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Yansen menyebut, jika FPI beralasan keberadaannya di Kalteng untuk membantu mengatasi penyakit masyarakat (pekat), hal itu tak perlu. Sebab, organisasi yang sudah berdiri di Bumi Tambun Bungai ini sudah cukup untuk membantu mengatasi persoalan tersebut. Dibincangi di tempat terpisah, perwakilan DAD Kabupaten Murung Raya (Mura) Sumardi juga menyatakan hal yang sama. Sumardi yang datang bersama empat rekannya ini menyebut, mereka diutus Ketua DAD Mura untuk hadir dalam pernyataan sikap itu sekaligus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. "Keputusan DAD Kalteng sudah jelas menolak keberadaan FPI, maka ini pula yang akan kami sampaikan ke daerah nantinya," terang Sumardi. Sementara itu, sedikitnya sekitar 150 massa bergerak mencari spanduk-spanduk yang bertuliskan rencana pendirian FPI dan ucapan selamat datang kepada Ketua FPI Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab yang biasa disebut Habib Rizieq ini, dengan tujuan menurunkannya. Namun Sekda Kota Palangka Raya Sanijan S Toembak menyebut penurunan spanduk itu spontan dilakukan massa setelah mendapat kejelasan, spanduk-spanduk yang dipasang di beberapa titik itu belum mengantongi surat izin. Jadi sebenarnya tanpa diturunkan oleh massa pun, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya akan menurunkannya sama seperti pada baliho atau spanduk tak berizin lainnya. "Tadi saya berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota, bangunan dan pertamanan terkait izin pemasangan spanduk tersebut, ternyata dikatakan tidak ada izinnya," sebut Sanijan yang mengaku hadir sebagai salah satu anggota masyarakat. Terkait deklarasi pembentukan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Kalteng, menurut Sanijan, bukan dibentuk karena rencana FPI masuk Kalteng. "Pembentukan itu sudah lama, bahkan ada peraturan daerah yang mengaturnya, yakni Perda Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalteng Bab VII Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2," papar Sanijan. *** PENUMPANG BUBAR : Sebelumnya, massa yang menggunakan menumpang sedikitnya 80 kendaraan roda dua dan lima buah mobil melakukan sweeping spanduk keliling kota, hingga sampai Bandara Tjilik Riwut. Mereka juga sempat debat dengan petugas. Tak pelak, kehadiran ratusan massa ini sempat membuat penumpang bubar. Pasalnya, petugas di bandara tidak mengizinkan massa masuk untuk mencari kemungkinan adanya spanduk-spanduk itu di dalam gedung bandara, seperti lazimnya ucapan selamat datang yang bersifat insidentil. Setelah adu debat dengan petugas yang pasang badan sambil merentangkan tangannya menutupi pintu masuk massa pun memilih mundur, dengan alasan, kedatangan mereka ke bandara bukan untuk membuat keributan

 

sumber: kaltengpos.go.id